BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum agraria adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mengatur tentang tanah pertanian atau ladang. Dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok-pokok agraian dijelaskan dalam pasal 1 hukum agraria secara luas adalah hukum atau kumpulan peraturan yang mengatur tentang bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Secara sempit, agraria adalah hukum tanah. Secara umum dalam UUD 1945 paal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnaya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat
Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewnangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, meneyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan ataubekerja sama dengan pihak ketiga. Diatas tanah dengan hak pengelolaan dapat diberikan dan dibebankan dengan hak-hak atas tanah yaitu hak guna bangunan dan hak pakai.
Sering kali kita mendengar sebidang tanah disebut sebagai tanah Negara jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan tanah Negara, kenapa disebut demikian, apakah ada perbedaan dengan tanah jenis yang lain, dimana kita menemukan tanah Negara, dimana diatur mengenai tanah Negara ini, dan siapa yang berwenang mengaturnya. Untuk apa tanah Negara apakah kita bisa memiliki tanah Negara. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu maka sesuai dengan isu yang hendak dikemukakan yakni tanah Negara dan wewenang pemberian haknya diawali dari pengertian atau makna, selanjutnya sejarah dan ketentuan hukum wewenang pemberian haknya.
Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan diatas dapat diklasifikasikan dalam pembahasan dalam hal ini dijelaskan secara spesifik beserta denga hak pengelolaan beserta jenis hak pengeloaan atas tanah lainnya.
Kedua hal tersubut hak pengelolaan dan tanah negara tidak bisah dipisahkan, karena keduanya saling beraikan dimana hak pengelolah dalam hukum agraria dimaksudkan adalah hak untuk mengelolah sebidang tanah, sebagaimana jelaskan dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria tanah dalam hal ini adalah tanah yang digunakan untuk mengambil manfaat hasil dari ranah atau permukaan bumi.
B. Rumusan Masalah
1. Menjelaskan definisi dan landasan yuridis hak pengelolaan dan tanah negara ?
2. Menjelaskan pemberian kewenangan terhadap hak peneglolaan dan tanah negara ?
3. Menguraikan dan menjelaskan jenis-jenis tanah negara ?
C. Tujuan
1. Dapat memahami definisi dan landasan yuridis hak pengelolaan dan tanah negara beserta dapat membedakan kedua hal tersebut.
2. Mapat memahami pemberian kewenangan dalam hal ini siapa saja yang bemberi dan menerima kwenangan terhadap hak pengelolaan dan tanah negara.
3. Dapat membedakan dan memahami jenis-jenis tanah negara.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Hak Pengelolaan
1. Dasar Hukum
Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut dengan “HPL”) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“UU BPHTB”)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. (“PP No.40/1996”)
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak penguasaan Atas tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. (“Permenag No.9/1965”)
4. Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
5. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No.9/1999”).
2. Definisi dan Ruang Lingkup HPL
a. Pengertian
Berdasarkan Permenag No. 9/1999, pengertian dari HPL yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f UU BPHTB, pengertian HPL dijelaskan lebih lengkap lagi yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Berdasarkan Permenag No. 9/1999, pengertian dari HPL yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f UU BPHTB, pengertian HPL dijelaskan lebih lengkap lagi yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
b. Obyek HPL
Obyek dari HPL adalah tanah untuk pertanian dan tanah bukan untuk pertanian. Tanah pertanian disini ialah semua tanah perkebunan, tambak, perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua hak tanah yang menjadi semua hak orang.
Selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri tempat tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian. Sedangkan tanah non pertanian adalah tanah yang diperuntukkan untuk lahan bangunan yang diberikan izin oleh negara untuk dikelola oleh para pihak yang diberi hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
c. Subyek HPL
Berdasarkan Pasal 67 Permenag No. 9/1999, HPL dapat diberikan kepada
pihak-pihak sebagai berikut:
pihak-pihak sebagai berikut:
a) instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
b) Badan Usaha Milik Negara;
c) Badan Usaha Milik Daerah;
d) PT. Persero;
e) Badan Otorita;
f) Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.
Menurut A.P.Parlindungan, berkenaan dengan pemberian Hak Pengelolaan dari Hak Pakai, berlaku ketentuan yang agak longgar yaitu bagi orang asing boleh mempunyainya asal saja dia adalah penduduk Indonesia, demikian pula badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dan mempunyai izin kerja di Indonesia yang diberikan oleh instansi yang berhak (Departemen Tenaga Kerja).
d. Sebab Terjadinya HPL
HPL dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu:
a) Konversi hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Permenag No.9/1965.
b) Pemberian hak atas tanah berasal dari tanah negara yang diberikan melalui permohonan, sebagaimana diatur dalam Permenag No.9/1999.
e. Kewenangan Subyek HPL
Lebih lanjut Pasal 6 Permenag No. 9/1965 menjelaskan HPL memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:
a) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
b) menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
c) menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
d) menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.
f. Tata Cara Permohonan dan Pemberian HPL
Pasal 70 Permenag No. 9/1999 lebih lanjut menjelaskan terkait tata cara permohonan HPL yaitu permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Keputusan pemberian atau penolakan pemberian HPL akan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak. Jangka Waktu HPL. HPL tidak mempunyai jangka waktu kepemilikan sehingga jangka waktu HPL adalah tidak terbatas.
g. Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Bagian Tanah HPL
Berdasarkan PP No. 40/ 1996 menyatakan bahwa di atas tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”). HGB atas tanah HPL dan HP atas tanah HPL diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang HPL kepada calon pemegang HPL.
B. Tanah Negara
1. Konsep Dan Definisi Tanah Negara
“Tanah Negara” menunjukan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subyek dan obyek yang bersangkutan.Dalam konteks hukum tanah, tanah diartikan sebagai “ permukaan bumi”. Dalam pengertian tersebut maka Tanah Negara adalah tanah sebagai obyek dan Negara sebagai subyeknya dimana Negara sebagai subyek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan obyeknya yakni tanah. Adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.menurut UUPA, Tanah Negara adalah tanah yang tidak atau belum di haki dengan hak-hak perorangan dan di kuasai penuh oleh negara.Tanah Negara adalah semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) dan dianggap menjadi “vrij landsdomain” kemudian tanah-tanah tersebut dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara.
Pernyataan kepemilikan ini menjadikan landasan hukum Negara /pemerintahan pada waktu itu untuk memberikan tanah dengan hak kepemilikan dengan hak-hak barat yang diatur dalam KUUHPdt, seperti hak Erfpacht, hak Opstal dan lain-lainnya. Dalam rangka domein verklaring, pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah dan sebagai alat pembuktian pemilikan tanah. Pernyataan domein Negara yang diatur dalam pasal 1 Agrarisch besluit ini paralel dengan yang diatur dalam BW. Dalam pasal 519 dan pasal 520 BW, mengatur bahwa setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki. Kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, maka negaralah pemiliknya.
Atas dasar pasal 1 Agrarisch besluit ini maka dikenal adanya dua bentuk tanah Negara yakni:
1) Tanah – tanah Negara yang disebut dengan tanah Negara bebas “ vrij landsdomein” yaitu tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk didalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah Negara yang diistilahkan sebagai tanah Negara yang diduduki oleh rakyat.
Dalam perkembangannya ternyata pemerintah Hindia Belanda juga berpendapat bahwa sebutan tanah Negara bebas ini cakupannya dibedakan menjadi dua:
a. Tanah menjadi tanah Negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu Instansi / departemen, dianggap tanah Negara dibawah penguasaan departemen yang membebaskan;
b. Tanah Negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah tersebut dimasukkan kedalam penguasaan departemen dalam negeri ( Binnen van bestuur)
2) Tanah Negara yang tidak bebas “ onvrij landsdomein” yaitu tanah Negara yang diatasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka ( hak ulayat masyarakat hukum adat). Substansi dari pengertian tanah Negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut apakah hak barat maupun hak adat (vrij landsdomein). Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, artinya negara di kontruksikan negara bukan pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat:
a. Mengatur dan menyelengarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas ( bagian dari ) bumi, air dan ruang angkasa itu;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai buni, air dan ruang angkasa.”
d. Substansi tanah Negara setelah UUPA, didalam berbagai peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.
2. Jenis-jenis Tanah Negara
1) Tanah-tanah Kawasan Hutan, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang Undang Pokok Kehutanan. Hak Penguasaan ini pada hakikatnya juga merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara.
2) Tanah yang telah di wakafkan secara tidak langsung telah menjadi tanah negara,yang di pergunakan untuk kepentingan umum.
3) Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya.
4) Tanah-tanah Hak Ulayat, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat di suatu daerah.
Menurut Effendi Parangin ada 4 jenis dari Tanah Negara
a. Sejak semula tanah negara, belum pernah ada hak pihak tertentu selain negara.
b. Bekas tanah partikelir, Tanah negara bekas tanah partikelir merupakan konsekuensi dari UU No. 1 Tahun 1958 yang menghapus semua tanah partikelir di Indonesia. Penghapusan tersebut menyebabkan tanah partikelir menjadi tanah negara.
c. Bekas tanah hak barat, Tanah negara bekas tanah hak barat merupakan implikasi yuridis dari ketentuan konversi tanah-tanah hak barat, yang menyatakan bahwa tanggal 24 September 1980 merupakan habisnya waktu berlaku dari bekas tanah hak barat (kecuali sudah dikonversi menjadi Hak Milik).
d. Bekas tanah hak, Suatu tanah hak dapat menjadi tanah negara karena hak yang ada di atasnya: dicabut oleh yang berwenang, dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak, habis jangka waktunya, karena pemegang hak bukan subjek.
3. Wewenang Pengaturan Tanah Negara
Didalam UU No. 7 tahun 1958, tentang peralihan tugas dan wewenang agraria, adalah merupakan peraturan perundangan awal kemerdekaan yang mengatur pelimpahan wewenang kementerian agraria. Di dalamnya disebutkan : Tugas dan wewenang yang menurut peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang tercantum dalam daftar lampiran dari undang undang ini diberikan kepada:
a. Gubernur jenderal, direktur van Binnenlands Bestuur dan Menteri Dalam negeri;
b. Hoofd van Gewestelijk bestuur, gubernur, residen, Hoofd van Plaatselijk Bestuur, bupati, walikota, wedana,dan pejabat-pejabat pamongpraja lainnya, termasuk tugas dan wewenang yang menurut sesuatu peraturan atau keputusan telah ada atau telah diserahkan kepada sesuatu badan penguasa; dengan berlakunya undang-undang ini beralih kepada menteri agraria.
Tanah tersebut tetap berada dalam pengaturan penguasaan negara. Negara tidak melapaskan kewenangannya yang diatur dalam pasal 2 yaitu :
1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
Pengaturan peraturan perundang-undangan tentang wewenang pemberian hak atas tanah Negara, di atur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:
a. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 112/Ka/ 61, tentang pembagian tugas wewenang agrarian; ditetapkan tanggal 1 April 1961, berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 1960; Dengan berlakunya peraturan ini mencabut Keputusan tanggal 22 Oktober 1959, No. SK/495 / Ka/ 59, yang disempurnakan dengan Keputusan tanggal 4 Mei 1960, No. SK/599/Ka/ 60
b. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 12 September 1962, No. SK. XIII/ 17/ Ka/ 1962, tentang penunjukan pejabat yang dimaksud dalam pasal 14 PP No. 221/ 1962. ketentuan ini mengatur tentang wewenang pemberian hak milik atas tanah yang dibagikan dalam rangka Landreform;
c. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 21 Juli 1967, No. SK 4/ Ka, tentang perubahan keputusan Menteri Agraria No. SK. 112/ Ka/ 61. ketentuan ini merupakan pengaturan mengenai wewenang pemberian hak pakai yang menyimpang dari ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/ ka/61;
d. Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria tanggal 1 Juli 1966, No. SK. 45/ Depag/ 66, tentang Pembagian tugas dan wewenang agrarian dalam hubungannya dengan pemberian hak dan wewenang atas tanah;
Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan wewenang yang diatur dalam Keputusan Menteri No. SK. 112/Ka/ 1961; Keputusan Menteri agrarian No. SK. XIII/ 5/ Ka; Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 4 / Ka; Keputusan Menteri Agraria No. SK. 336/ Ka; dan Keputusan Menteri Agraria No. SK. 3/ Ka/ 1962, sepanjang telah diatur dalam peraturan ini dicabut atau tidak berlaku.
Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan wewenang yang diatur dalam Keputusan Menteri No. SK. 112/Ka/ 1961; Keputusan Menteri agrarian No. SK. XIII/ 5/ Ka; Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 4 / Ka; Keputusan Menteri Agraria No. SK. 336/ Ka; dan Keputusan Menteri Agraria No. SK. 3/ Ka/ 1962, sepanjang telah diatur dalam peraturan ini dicabut atau tidak berlaku.
e. PMDN NO. 1 TAHUN 1967 Tentang pembagian tugas dan wewenang agrarian; jo. PERATURAN MENERI DALAM NEGERI NO. 88 TAHUN 1972 tentang sususnan organisasi dan tata kerja Direktorat Agraria Propinsi dan sub direktorat agrarian kabupaten/ Kotamadya. dengan berlakunya peraturan ini, maka Surat keputusan Menteri Agraria No. SK 112/Ka/1961 dan Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departeman Agraria No. Sk 45/ Depag/ 1966 dicabut kembali.
f. PMDN No. 6 tahun 1972, tentang pelimpahan wewenang pemberian Hak atas tanah;
g. Permenag/ KBPN No. 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah Negara;
4. Landasan Hukum Tanah Negara
1) PP No.8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
2) PP No. 40 Tahun 1996 tentang Pemberian HGU, HGB dan HP.
3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan, Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Hak menguasai dari Negara adalah sebutan yang diberikan UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturann dasar poko-pokok agrarian (UU Pokok Agraria) kepada lembaga hukum dan konkret antara Negara dan tanah Indonesia. Penguasaan Negara atas tanah dan segala isinya merupakan penegjawantahan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat.
Pada Pasal 1 UU Pokok Agraria, hak menguasai dari negaraatas dasar memberi wewenang kepadanya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Selain itu juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
5. Ketentuan Mengenai Hak-hak Atas Tanah
Berdasarkan Pasal 4, 6 dan 9 – UUPA, ditentukan bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, Tanah dapat diberikan dan dimiliki oleh perseorangan maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di pasal 6 juga ditegaskan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
Di pasal 9 juga dinyatakan bahwa “hak-hak atas tanah apapun yang dipunyai oleh seseorang, kelompok, badan hukum, dll harus berfungsi sosial”. Maksudnya, Hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari hak atas tanah tersebut, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun masyarakat dan Negara.
Kalau diihat dari ketentuan ini bukan lantas berarti kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan umum (masyarakat), karena UUPA juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.
6. Jenis Hak – Hak Atas Tanah
Sesuai Pasal 4 jo. Pasal 16 jo. Pasal 53 jo. PP 40/1996 dan PP 41/1996 jo. Negara memberikan berbagai jenis hal atas tanah yang terdiri dari:
a. hak individual yang bersifat perdata;
b. hak pengelolaan yaitu hak istimewa yang diberikan oleh negara pada instansi-instansi tertentu untuk dikelola dan diambil manfaat atasnya.;
c. tanah wakaf yaitu hak atas tanah yang semula merupakan hak primer (HM, HGB, HGU, HP atau tanah girik) dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh pemiliknya kepada badan keagamaan ataupun badan sosial lainnya untuk di wakafkan
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Hak pengelolaan dan tanah negara diaur secara umum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menjelaskan kekuasaan tanah yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pembahasan tentang hukum agraria, tanah dan hak peneglolaan tidak bisa dipisahkan, kedua unsur tersebut saling berkaitain.
Hak pengelolaan adalah hak yang diberikan atau hak penguasan tanah untuk dikelolah atau memanfaatkan hasil tanah. Dalam konsep hukum tanah tidak sekedar permukaan bumi, namun mempunyai tiga dimensi yakni ruang angkasa, permukaan bumi dan dibawah tubuh bumi. Tanah merupakan persoalaan esensial bagi kehidupan dan penghidupan umat manusia. tanah multi dimensi, berbagai aspek terkait bisa politik, hukum, sosial dan budaya. Tanah negara adalah tanah yang dikeloala atau sebagai subjeknya adalah negara dalam hal ini tanah tersebut dikuasai oleh negara.
B. SARAN
Dalam penyusun makalah ini, kelompok kami masih memerlukan kritikan dan masukan untuk kesempurnaan makalah yang kami susun karena masih kurangnya referensi yang kami temukan.
DAFTAR PUSTAKA
─ A.P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, 1994
─ Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. 2012
─ UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturann dasar poko-pokok agrarian
http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/landasan-hukum-pemberian-hak-atas-tanah.html
